Usai Salat Idul Adha di Kebun Raya Bogor, Jokowi dan Iriana Bersalaman dengan Warga, Minggu (11/8/2019). 

HAPPBLESS.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan total kebutuhan pemindahan ibu kota sekitar Rp466 triliun akan dibiayai oleh swasta melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun pemanfaatan aset.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan pemindahan ibu kota yang diproyeksikan rampung pada 2045 ini dikerjakan oleh swasta.

"Maka bicaranya bukan kebutuhan anggaran tapi kebutuhan investasi membangun pusat pemerintahan baru," ujar Bambang di Kantor Direktorat Jenderal Pajak dalam Konferensi Pers Nota Keuangan 2020, Jumat (16/8/2019).

Bambang menyebut kebutuhan investasi pemindahan ibu kota yang bisa ditopang APBN hanya sekitar Rp 93 triliun. Sisanya yakni sekitar, Rp 373 triliun akan melalui BUMN, dan swasta melalui KPBU.

"Investasi pusat ibu kota baru di Kalimantan dengan luas kota 40.000 hektare, 1,5 juta penduduk prediksi kebutuhan investasi kira-kira mencapai Rp500 triliun," tuturnya.

Dia menegaskan pemindahan ibu kota akan bertumpu dari pendanaan non APBN.  "Jadi 2020 ini persiapan ibu kota baru lokasi persis sudah ditentukan," ungkapnya.

Dia menyebut salah satu upayanya melalui kerjasama pemanfaatan aset di wilayah ibu kota baru maupun di wilayah ibu kota lama yakni DKI Jakarta.

"Tahun ini penyiapan masteplan, urban design, legal hukum untuk status tanah status dan UU di DPR serta penyiapan lahan," terangnya.

Pernyataan Jokowi.
 
Presiden Jokowi angkat suara di ILC yang mengangkat tema urgensi pemindahan ibu kota ke Kalimantan, dan singgung APBN yang dihabiskan untuk ini.

Dilansir dari Tribun Solo, Presiden Jokowi angkat bicara soal dana pemindahan Ibu Kota Negara.

Hal tersebut diungkapkan oleh Jokowi dalam tayangan Indonesia Lawyers Club atau ILC di Tv One yang tayang, Selasa (20/8/2019) malam.

Dalam cuplikan video saat ditemui di Istana, Jokowi menyebut telah memiliki skema dalam pendanaan untuk memindahkan Ibu Kota Negara.

Baca juga : 2 Juta Pengangguran 'Digaji' Jokowi Tahun Depan. 

Jokowi menyadari akan muncul banyak pro dan kontra terkait keputusan pemindahan Ibu Kota Negara.

Meski demikian, Jokowi merasa pemindahan Ibu Kota Negara tetap perlu dilakukan.

"Masalah pindahnya Ibu Kota itu biasa ada pro kontra," kata Jokowi sambil tersenyum ringan.

"Ada masukan-masukan yang baik."

"Harus kita dengarkan sebagai evaluasi dan koreksi sebelum kita memulai pekerjaan besar ini," ujarnya.

Jokowi kembali menyebut, soal pemindahan Ibu Kota Negara ini sudah direncanakan pendahulunya, yakni Presiden Pertama RI, Soekarno.

"Harus kita ketahui, ide gagasan memindahkan Ibu Kota ini bukan sekarang lho. Sudah sejak zaman Bung Karno."

"Dulu Bung Karno ingin di Kalimantan Tengah," tegas Jokowi.

Ia menambahkan, Jakarta nantinya akan menjadi kota bisnis.

"Jakarta sebagai kota bisnis dan yang lain sebagai Ibu Kota pemerintahan."

"Sekarang ini dengan perubahan-perubahan waktu, kita melihat bahwa memang perlu memisahkan kota bisnis, ekonomi, jasa dengan kota pemerintahan," imbuhnya.

Baca juga : 2020, Jokowi Beri Beasiswa untuk 20,1 Juta Siswa dan 818.000 Mahasiswa. 

Jokowi menyebut, sekitar seperempat anggaran pemindahan Ibu Kota Negara akan dibebankan kepada APBN.

Sedangkan sisanya akan dilimpahkan kepada pihak-pihak swasta dan badan usaha sebagaimana skema yang akan dibangun oleh Jokowi.

"Itu nanti seperempatnya berasal dari APBN, tetapi sisanya bisa dari kerjasama swasta, kerja sama badan usaha atau dari masyarakat."

"Saya kira pola-pola ini yang akan mempercepat pembangunan Ibu Kota baru," kata Jokowi.

Skema Tukar Guling

Diberitakan sebelumnya, pemerintah mengungkapkan empat skema tukar guling aset di Jakarta untuk tambahan biaya membangun ibu kota baru di Kalimantan.

Pertama, beberapa aset tersebut meliputi gedung pemerintahan yang berada di pusat Jakarta, seperti di kawasan Medan Merdeka, Thamrin, Sudirman, Kuningan, dan SCBD.

"Jadi ini sifatnya karena ada potensi penerimaan yang besar dari aset Jakarta. Maka, kami akan mengupayakan agar kerja sama pengelolaan aset di Jakarta bisa dipakai untuk membangun ibu kota baru," kata Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro selepas rapat terkait pemindahan ibu kota di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Baca juga : Demi Ibu Kota Baru, Jokowi 'Jual' Aset Negara

Adapun skema tukar guling yang ditawarkan, pertama, dengan menyewakan gedung perkantoran kepada pihak kedua dengan tarif sesuai dengan kontrak yang ada.

Kedua, kerja sama pembentukan perusahaan yang didirikan oleh dua atau lebih entitas bisnis dalam rangka penyelenggaraan bisnis pada jangka waktu tertentu (joint venture).

Ketiga, menjual langsung gedung kantor yang dimiliki ke pengembang.

Keempat, sewa gedung dengan syarat pengembang mau berkontribusi dalam pembangunan ibu kota baru.

Hasil dari tukar guling ini diharapkan bisa menambal kebutuhan pembangunan ibu kota baru yang bersumber dari APBN.

"Ini bisa menambal kebutuhan APBN. Karena dari rancangan awal kita, tadinya dari APBN diperkirakan dibutuhkan Rp 93 triliun.

Artinya, kalau kita bisa mendapatkan pemasukan Rp 150 triliun, kita bisa menutupi seluruh kebutuhan pengeluaran yang memang harus dari APBN," ujar Bambang.

Bambang juga mengungkapkan bahwa skema pembiayaan pembangunan ibu kota negara bisa dilakukan dengan kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) dan partisipasi swasta/BUMN.

Adapun lokasi pemindahan ibu kota baru sudah mengerucut pada tiga provinsi di Kalimantan, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Presiden, kata Bambang, berjanji segera memilih dan mengumumkan lokasi pastinya.

"Sebentar lagi Presiden akan umumkan lokasi definitif. Tahun 2020 semua persiapan tadi, termasuk yang landasan hukum. Tahun 2021 full konstruksi, 2024 kita harapkan proses pemindahan tahap pertama sudah berlangsung," ujar dia. (*)

Source : tribunnews.com